Hukum

ANALISIS YURIDIS SITA JAMINAN TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Bagikan Wawasan Anda

ANALISIS YURIDIS SITA JAMINAN TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR : 760/PK/PDT/2016  

(STUDI KASUS ASET PT.PLN (PERSERO) OLEH PT.ACSET)

Jessie 

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: jessiehezron@gmail.com)

Dr. Gunawan Djajaputra S.H., M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Doktor Hukum dari Universitas Indonesia.)

(E-mail: Gunjapp62@yahoo.com)

Abstract

Based on Law Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises Article 11 states that: “Against Persero all provisions and principles that apply to limited liability companies apply as stipulated in Act Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies” Therefore the State Owned Enterprises in the form of Persero must comply with the Law of PT. But in the Case of Judicial Review Number : 760 / PK / PDT / 2016, PT. PLN (PERSERO) did not proceed accordingly, PT.PLN did not want to carry out the Court’s Decision which has a permanent legal force because of differences in views with Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury which states that: “Any party is prohibited confiscating state property “So that it creates legal problems that need to be further investigated, namely how is the Application of Law on Execution of Assets of State-Owned Enterprises in the event of a lawsuit from another party? And how is the application of Article 11 of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises to the Assets of State-Owned Enterprises in the Decision of the Supreme Court Number: 760 / PK / PDT / 2016? The results showed, in Law Number 19 of 2003 concerning BUMN could not be implemented and could not provide legal certainty due to differences in views with Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. Law Number 19 of 2003 concerning BUMN Article 11 is considered not harmonizing with Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Article 50.

Keywords: Confiscate collateral, Assets of state-owned enterprises, confiscate state asset.

  1. PENDAHULUAN
  2. Latar Belakang

      Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang maka dari itu perlu untuk meningkatkan kekuasaan semua ekonomi nasional baik melalui regulasi yang terkait maupun melalui unit-unit badan usaha tertentu dengan bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat.) Di Indonesia terdapat 3 Badan Usaha; 1) Badan Usaha Milik Negara 2) Badan Usaha Milik Swasta 3) Koperasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh besar Modalnya berasal dari Kekayaan Negara melalui Penyertaan Modal secara langsung dengan Kekayaan Negara yang dipisahkan, Badan Usaha Milik Swasta merupakan Badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang, Dan Koperasi adalah Badan usaha yang berdiri dari landasan asas-asas kekeluargaan.

      Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbentuk dari 3 perusahaan Perjan, Perum, dan Persero. Perjan adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perum adalah Perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah Profit Oriented.  Jadi Perum (Perusahaan Umum) adalah Badan Usaha yang seluruh besar modalnya berasal dari kekayaan negara. Persero adalah Badan Usaha yang sebagian besar Modalnya yaitu 51% berasal dari Kekayaan Negara dengan tujuan mencari keuntungan. Badan usaha ini terbentuk dari landasan ilmu perundangan nomor 19 tahun 2003 mengenai badan usaha milik negara. Seperti yang telah diartikan diatas mengenai apa arti BUMN itu sendiri maka dalam menjalankan usahanya BUMN, Swasta dan Koperasi melaksanakan peran yang bertjuan untuk mendukung perekonomian diindonesia yang diatur dalam Pasal 33 UUD NRI merupakan tugas konstitusional bagi komponen bangsa.Badan usaha disini yang dimaksud adlah badan usaha milik negara yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Maka dari itu tujuan dari perusahaan negara ini disesuaikan dengan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memfokuskan untuk memberikan pelayaanan. Berdasarkan sistem ekonomi nasinonal, mereka ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran kepada masyakarat. Peran mereka semakin penting sebagai penemu sector usaha yang belom diminati usaha swasta. 

Badan tersebut tidak hanya mewujudkan kemakmuran kepada masyarakat melainkan sebagai pelaksana pelayanan dipublik, menyeimbangkan kekuatan swasta yang skala besar dan ikut embantu perkembangan usaha kecil/koorperasi. BUMN juga merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai bentuk jenis pajak dan hasil pirvatisasi. Pelaksanaan peran ini diwujudkan dalam kegiatan usaha yang pada seluruh sector perekonomian, seperti sector pertanian, perikanan, perkebunan, perhutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industry dan perdagangan serta konstruksi. Perlunya negara mempunyai suatu badan usaha untuk mendapatkan investor. 

Karakter BUMN yang pertama adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan yang berbentuk persero memiliki kekayan yang dipisahkan dari kekayan direksi komisaris sampa ke pemegang saham. Pada Undang-undang BUMN terdapat pada pasal 4 mengatakan sesungguhnya aset bumn hanya berasal dari aset negara yang sudah atau telah dipisahkan tidak lagi punya negara. Terusnya pasal yang ke 11 mengatakan  kalua persero harus dan wajib taat segala aturan dan ketentuan dan prinsip norma yang berlaku untuk atau bagi perseroan suatu perusahaan perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. BUMN sebetulnya salah satu bentuk badan hukum atau badan usaha perdata yang tidak mempunyai atau tidak berhak dia berkewenangan  untuk mengurusi layanan berbaiss public atau publik. Kekayaan negara dsini yang dimaksud yang jadi modal dalam berbentuk saham perseroan itu maupun dalam modal perumumum bukan lagi merupakan milik kekayaan aset negara atau harta milik negara atau aset milik negara, melainkan bahwa sebenarnya yang sesungguhnya adalah telah terjadinya peruberubahan statusnya yang signifikan yaitu menjadi suatu kekayaan Badan usaha yang dimaksud tersebut. 

Maka dari itu sebenarnya hal diatas yang disebut tersebut sebenarnya adalah kekayaan bumn atau kekayaan yang bersumber modal penyertaan yang berasal dari negara tersebut baik yang berbentuk perseo maupun kekayaan bumn yang berbentuk perum umum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara.

Asal mula kata atau istilah Eksekusi ini mempunyai arti yang signifikan eksekusi berasal dari kata Executie berartinya melaksanakan putusan hakim atau (ten uitvoerlegging van vonnissen). Eksekusi yang dimaksud dalam bidang perdata ini mempunyai arti yaitu  melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara paksa atau memaksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Dalam pengertian atau artian lainnya eksekusi didalam bidang perdata ini yaitu bearti melaksanakan atau menjalankan  putusan hakim dalam suatu perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia dan tidak  melaksanakan secara sukarela atau tidak mau menjalankan putusan hakim dengan sukarela tanpa dipaksa karena itu erupkana kewajiban pihak yang telah dikalahlkan didalam pengadilan.Jadi intinya eksekusi itu adalah suatu keharusan atau kewajiban seorang pihak tergugat yang kalah untuk memenuhi prestasi yang dicantumkan dalam putusan hakim. Suatu Putusan hakim yang dapat diterima atau diminta sesungguhnya merupakan eksekusi dalam artian bahwa didalamnya terdapat atau dicantumkan putusan yang amarnya menghukum atau meminta hukuman apa yang ingin dijatuhkan kepada pihak yang tereksekusi atau condemnatoir karena apabila amar putusannya tidak ada cantumkan hukum yang diinginkan oleh pihak yang menggugat maka hanya terdapat pernyataan atau declaratoir maka tidak dapat dieksekusi karena hanya dianggap sebuah pernyataan dan tidak dapat diketahui tujuan dan maksud hukumnya maka dari itu apabila terjadi hal seperti itu maka eksekusi tersebut dapat terbilang cacat dan tidak dapat dikabulkan atau untutan tersebut bersifat kabur itu dapat menyebabkan ruang masalah supaya pihak tergugat dapat mengguggat kembali dengan alas an amar tuntutan kabur atau tidak benar dan sempurna. 

Maka dari itu banyak kasus yang terjadi seperti ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan tidak adanya kejelasan dalam membuat amar atau surat gugatan. Hal ini seringkali disebut dalam beberapa kasus yaitu tidak dapat dilaksanakannya eksekusi atau penundaan eksekusi. Berdasarkan praktek dalam peradilan berkembang ada 2 penafsiran kekayaan negara yang berada di BUMN atau BUMD. Hal ini biasa berujung pada perbedaan penafsiran mengenai apakah harta kekayaan mereka dapat disita oleh pengadilan atau tidak. Pandangan yang pertama, yaitu menyamakan atau suatu panangan yang dilihat benar oleh seseorg bahwa status BUMN atau BUMD dengan Perseroan Terbatas atau PT lainnya adalah sama. Maka dari itu apabila ia melihat seperti pandangan yang pertama maka dapat kita lihat bahwa harta atau aset tersebut dapat disita oleh pengadilan. Menkeu atau mentri keuangann seorang wakil pemerintahan taka tau tidak  dapat melakukan atau berbuat derden verzet atau dapat juga disebut dengan perlawanan kepada pihak ketiga dikarenakan yang dapat disita oleh pengadilan tersebut bukan lagi atau bukan sesuatu kepunyaan dan kekayaan milik negara, melainan pemiliknya adalah sudah bercampur dengan harta BUMN atau BUMD pada saat penyertaan modal tersebut disetor kepada perusahaan badan usaha yang berbasis perseo ini. Seperti dengan artinya bahwa apabial suatu badan tersebut berbentuk persero maka dari itu dianggap seperti hanyalah manusia biasa yang memiliki kekayaan sendiri, harta sendiri dan terpisah secara -masing. Tetapi ada pandangan yang berbeda dari pandangan yang kedua ini, pandangan atau menrut pandangan yang kedua adalah melihat justru malah sebaliknya, para hakim hakim disini melihat sebaliknya bahwa suatu harta kekayaan milik negara tidak dapat disita karena adalah suatu kepunyaan atau milik negara. Mengapa? Dikarenakan Hal ini dikarenakan negara yang dimaksud disni adalah menanamkan modalnya yang berasal dari dana anggaran pembelanjaan pendapatan negara atau daerah. Mereka dianggap menggunakan ketentuan pasal 50 UU perbendaharaan negara sebagai dasar hukumnya. Tidak hanya itu para hakimnya juga menggunakan suatu pandangan pada pasal 1 angka 10 dan 11 perbendaharaan negara.

Terkait dengan kasus yang saya angkat adalah PT. PLN atau perusahaan listrik negara / persero selaku BUMN melakukan pelanggaran terhadap PT.Acset Indonusa selaku BUMS. Maka dari itu pihak yang kalah yaitu PT.PLN / Persero ini harus atau wajib mengganti kerugian kepada PT. Acset Indonusa. Tetapi dalam kasus ini PT.PLN tidak mau mengganti kerugian kepada PT.Acset Indonusa padahal amar putusan hakim telah menyatakan untuk PT.PLN mengganti kerugian kepada PT.Acset Indonusa dan melaksanakan Eksekusi secara sukarela, dan telah memberi anmaning kepada PT.PLN tetapi tetap saja pihak PT.PLN tidak melaksanakan, maka dari itu pengadilan mencoba untuk menyita aset yang telah dijaminkan dalam persidangan berlangsung tetapi dikarenakan yang dijaminkan oleh PT.PLN adalahgedung PLN tersebut maka Jurusita tidak dapat menyitanya dikarenakan adanya undangundang tentang perbendaharaan negara yang menyatakn bahwa aset milik negara tidak dapat disita. Tetapi sedanglkan dalam pasal 11 UU tentang BUMN menyatakan bahwa BUMN yang berbentuk persero harus tunduk kepada Undang-undang  persero  dan Undang-undang PT ini menyatakan bahwa aset yang telah disetor kepada persero sudah bukan lagi kepunyaan negara karena dapat dilihat hanya penyertaan modal yang disetor kepada persero maka dari itu setelah disetor dalam perusahaan persero maka statusnya bukan lagi milik negara melainkan milik kepunyaan persero dandapat dipersidangkan dimukapengadilan sepeerti pada umumnya dan dapat diambil jaminannya karena Mengingat Pasal 1131 Kuhper yang menyatakan bahwa semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum. Adapun amar putusan peninjauan kembali Nomor 760/PK/PDT/201 yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali pemerintah republik Indonesia, cq. Kemetrian badn usaha milik negara cg. PT perusahaan listrik negara (persero) tersebut. Yang kedua menghukum pemohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi atau tergugat atau pembanding pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00 atau dua juta untuk membayar biaya perkara dalam lima ratus rupiah.

Atas dasar hal tersebutlah yang membuat Penulis tertarik untuk membuat Penulisan Hukum terkait permasalahan tersebut dengan judul “ANALISIS YURIDIS SITA JAMINAN TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 760/PK/PDT/2016 (STUDI KASUS ASET PT PLN (PERSERO) OLEH PT.ACSET)”

  1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasari penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana Penerapan Hukum atas Eksekusi Asset Badan Usaha Milik Negara dalam hal adanya Gugatan dari pihak lain? 
  2. Bagaimana penerapan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 760/PK/PDT/2016 ? 
  3. Metode Penelitian
  4. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode penelitian hukum untuk keperluan akademis. Penelitian hukum untuk keperluan akademis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terdahap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan-bahan hukum lainnya.) Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Apabila dikaitkan dengan penulisan hukum ini, maka akan dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menjawab isu yang berhubungan dengan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam objek sengketa perkara perdata.

  1. Pendekatan Penelitian

      Metode pendekatan yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach). Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hal ini dilakukan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas, agar dapat menemukan apakah ada suatu ketidaksesuaian/inkoherensi antara produk hukum yang berbentuk putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Spesifikasi Penelitian

      Penelitian dapat dispesifikasikan sebagai penelitian yang bersifat preskriptif. Tidak seperti penelitian-penelitian empiris yang bersifat deskriptif untuk menemukan kebenaran korespondensi, penelitian preskriptif ini dicirikan dengan tujuannya untuk mencari kebenaran koherensi. Bahwa sebuah permasalahan yang diteliti dicari inkoherensinya dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan kemudian dicari kebenaran koherensinya. Penelitian preskriptif memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.

  1. Bahan Hukum

       Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai peraturan-peraturan utama dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

  1. KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) / Burgerlijk Wetboek
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendarahan Negara

Selain bahan hukum primer, juga digunakan bahan hukum sekunder untuk menjadi bahan rujukan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan selain bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

  1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

       Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi pustaka yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan juga buku-buku hukum. Peraturan perundang-undangan yang dicari adalah peraturan perundangan yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga deregulated regulation. Selain itu, terdapat juga bahan non-hukum yang didapat melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan putusan yang diteliti oleh penulis dan wawancara terhadap ahli-ahli hukum yang terkait dengan bidang yang diteliti oleh penulis.

  1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan. Penelaahan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran yang diteliti oleh penulis dan untuk dapat menyimpulkan yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

PEMBAHASAN

  1. Pada Bab bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang disusun menjadi sebuah Rumusan Masalah oleh penulis, Maka di Bab IV ini penulis akan menjelaskan / menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis dari rumusan masalah tersebut lebih lanjut dengan jelas, detail, dan terperinci dalam pembahasan dalam jurnal kali ini. Rumusan Masalah itu dapat muncul karena ditemukan dikarenakan akibat adanya ketidaktepatan penerapan hukum yang ada sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang menarik untuk penulis angkat dan dibahas dalam penulisan skripsi. Permasalahan Hukum ini timbul menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara das sein dengan das sollen, atau dengan kata lain realita yang terjadi senyatanya dengan apa yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang – undangan. Maka, dalam mengkaji sebuah permasalahan hukum yang sudah terjadi secara konkrit (das sein), haruslah dibandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi (das sollen), dalam hal ini diatur di dalam dunia norm atau norma yang dicantumkan berbentuk peraturan perundang- undangan. Didalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 760/PK/PDT/2016,  Permasalahan hukum yang ditemukan adalah terkait dengan kewenangan seorang Badan Usaha Milik Negara selaku PT.PLN Persero yang tidak mau menjalankan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap secara sukarelawalaupun telah diberikan aanmaning dari panitera dikarenakan adanya 2 pendapat atau 2 pandangan yang berbeda antara undang – undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara yang menyatakan bahwa badan usaha milik negara yang berbentuk persero harus tunduk kepada undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikarenakan badan usaha tersebut berbentuk persero maka harus tunduk kepada undang undang PT atau perseroanyerbatas tetapi ada undang-undang lain juga yang mengatakan bahwa seluruh aset kekayaan negara tidak dapat disita yaitu Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa seluruh hartakekayaan atau aset kekayaan negara tidak dapat disita dikarenakan harta atau kekayaan tersebut milik negara. 
  2. Status Hukum dan Kedudukan Aset Badan Usaha Milik Negara dan Penerapan Hukum Eksekusi Badan Usaha Milik Negara.

Di indonesia didapati bentuk badan usaha yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan yang kedua adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perum. Keduanya dijelaskan dengan jelass dn trpeerinci dalam undangundang nomorr19 tahun 2003 tentang badanusaha miliknegara. PerusahaanPersero yang selanjutnya disebut dengan perseroo adalahh BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling dikit 51%  sahamnyaa dimiliki oleh negara republik Indonesia yang bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Sedangkan Perum adalah BUMN yang semua modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham tujuan utamanya hanya untuk pelayanan khusus umum.

Berkenaaan dengan hal diatas dapat kita lihat dsini bahwa BUMN merupa suatu berbadan hukum yang memiliki hak serta suatu kewajiban untuk berbuat dan melakukan sesuatu perbuatan seperti halnya yang dilakukan oelh manusia pada umumnya, yaitu contohnya seoprti memiliki kekayaan sendiri dan dapatt digugat dan menggugat dimuka pengadilan. Hal ini dapat kita temukan dalam teorifiksi karena mereka selaras yang menyatakan suatu badan merupakan suatu hal yang dianggap abstrak tetapi tindakanya dbadan hukum dianggap layakya seperti seroang manusia biasa yang harta kekayaanya berupa masing-masing.

Kemudian badan tersebut itu lahir dikarenakarn lahiirnya suatu penglarkuan suatu hukum yaitu terhadap kepentingan atau keperlan suatu kelompok orang tertrntu yang bertujuan unruk melakukan atau membuat suatu  kegiatan yang terpisah dari kepentingan pribadi atau individu. Maka diperlukan adanya suatu pengakuaan dari pihak lain yang dmemiliki kekuasa atas keberandaan suatu badan hukum tersebut yaitu suatu pemerintah itu sendiri. Perum yang dianggap sbagai suatu badan mendapat pengakuan keberadaanya yaitu waktu diterbitkannya/diundangkannya peraturan pemerintah yang mengenai pendiriannya. Sementraa yang berbentuknya suatu persero memperoleh status dari Menhumkam. Jadikan berdasarkan kriterianya dan landasan teori badan hukum tersebut keduanya telah memenuhi kriteria menjadi suatu badan hukum. 

Melihat kedudukannya dan statusnya maka dapat kita tinjau dari sisi modal asal atau awal mula modal dimiliki perseroan. Hal ini berkaitan dengan usaha. Modal perawal atau permulaan yang dipunyai oleh BUMN itujuga termasuk didalam bentuk perseroan itu sendiir yang berasal sendiri yang dipisahkan. Kekayaan sendiri itu selain saham yang dapat bersumber dari perseorangan atau koorperasi swasta, demikian pula dapat bersumber juga dari pemerntah. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa suatu hub antara pemerintahan dan perusahaan yang punya negara , perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarajat ditetapkan untuk pemerintah bisa atau dapat memberikan pinjamannya atau hibahnya atau penyertaan modalnya kepada sipmenerima pinjamannya hibah dari perusahaan negaranya setelah dapat persetujuan dari DPR atau DPRD.

Selanjutnya, menjelaskan bahwa modal BUMN yang berasal dari pemerintah itu bersumber dari dana APBN atau anggaran pembelanjaan beban negara. Kekayaan yang dipisahkan itu artinya dipisahkannya harta negara dengan dana APBN. Yang membedakan antara BUMN bentuk persero dan perum yang persero adalah modal negara itu jadi saham dan terbagi dalam bentuk saham setelah perusahaan tersebut menerbitkan saham kepada pemegang saham. Sedangkan perum adalah seluruh modalnya tidak lagi terbagi atas saham bahkan seluruhnya dimiliki oleh negara. 

Kemudian aset tersebut dihubungi oleh hukum yang diatur oleh hukum diindonesia memiiliki makna berarti yang sempit, yang menyangkut anggaran negara. Tetapi, apabila dibaca lebih dalam dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23C UUD NRI 1945 yang menyebutkan keuangan negara telah diatur dengan undang-undang yang bersangkutan. Perbedaan ini dsebabkan dikarenakan adanha suatu pandangan atau perspektif Undang-Undang yang menurut pertimbangan isi putusan MK tidak ada. 

Kasus ini tidak dapat dibiarkan saja karena sudah banyak badan swasta lainnya yang sering dirugikan oleh pihak negara hanya karna bermodal dari negara bukan berarti dapat bersembunyi dibalik negara. Apabila telah kalah dimuka pengadilan maka harus bertanggung jawab menjalankan eksekusi secara sukarela agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dirugikan. Apabila pasal 11 ini tidak dpaat diterapkan dengan baik maka ini juga akan menghilangkan kepercayaan badan usaha lainnya untuk bekerjasama dengan negara, maka melemahkan investor drluar yang ingin menginvest kenegara kita karna banyak kasus seperti ini yang tidak terselesaikan. Apabila pihak investor mengetahui ada kejadian seperti ini maka juga akan merugikan pihak negara dalam berkerjasama, karna investor tetap akan melihat-lihat terlebih dahulu apabila suatu perusahaan termasuk kualifikasi yang dapat ditaruh sahamnya dengan aman atau tidak, negara harus lebih peduli kepada hal-hal seperti ini karna hal ini juga yang akan membantu ekonomi negara meningkat dan mendapat pemasukan negara agar kita menjadi negara yag dapat dipercy oleh ivestor luar. 

Penjelasan diatas tersebut menyatakan bahwa terhadap BUMN yaitu berlaku kedua rezim hukum tersebut, namun rezim hukum keuangan negara hanya berlaku bagi BUMN sebatas yang terkait dengan permodalan dan eksistensi dari kehadiran BUMN ini. Misalkan dalam Undang-undang BUMN mengatur bahwa 7P ditetapkan dengan peraturan pemerinntah yang tertulis secara konkrit. Dan bahkan dalam proses tersebut melibatkan Menteri teknis, Menteri keuangan, presiden dan DPR. Sedangkan tindakan tindakan oprasional yang diluar dari eksistensi kehadiran BUMN harus tunduk sepenuhnya kepada rezim hukum suatu koorporasi yaitu merupakan suatu undang-undang PT yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Bahwa di dalam point 6 isi Surat PT. PLN (Persero) Nomor 304/155/DIA3AYA/2011 tertanggal 20 Mei 2011 perihal: Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik atas ID Pel No : 543104747697 dan Surat Nomor 305/155/DIAJAYA/2011 tertanggal 20 Mei 2011 perihal Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik atas ID Pel No : 543104753550, disitu dinyatakan bahwa : (6)”Terkait permintaan penyambungan listrik permanen oleh Residence 8 Senopati (PT. Bintang Sedayu Makmur), mohon maaf kami belum dapat mengabulkannya karena belum selesainya proses P2TL di persil tersebut”: Bahwa dari bunyi pernyataan di dalam surat PT. PLN (Persero) tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan pada point (6) di awal surat Penggugat, bahwa proyek yang tengah Penggugat kerjakan adalah milik PT. Bintang Sedayu Makmur, beralamat di Gedung Harco Mangga Dua, Lantai 4, Jalan Mangga Dua, Jakarta Pusat, 10730, yang nota bene sama sekali tidak ada sangkut pautnya dan tidak berkait dengan pemasalahan yang tengah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, artinya PT. Bintang Sedayu Makmur adalah bukan pihak yang semestinya di ikutsertakan selaku pihak terkait ataupun ikut dikait-kaitkan;

Sementara diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan terhadap suatu perusahaan persero berlakukan segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi suatu PT. Hal ini telah diatur dan dijelaskan dalam Undang- undang BUMN maka selayaknya hukum ini harus ditaati dijalankan dan dipatuhi oleh pihak pihak yang bersangkutan. Karena negara kita adalah negara yang taat kepada Hukum dan negara hukum yang dilandaskan oleh peraturan yang tertulis dalam melakukan segala hal, BUMN baik yang berbentuk perum maupun persero dihubungkan dengan erat kepada Undang-undang keuangan negara maka kedua bentuk BUMN asetnya tentu adalah salah satu bagian dari keuangan negara.

Apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 mtentang perbendaharaan negara, mengatur mengenai ASSET BUMN baik yang berbentuk perum umum maupun persero tidak dapat disita. Pelaksanaan sita ini dalam bentuk perum apabila didapati dari Menteri Keuangan maka prosedurnya hanya seperti kepailitan biasa yang seperti pada umumnya akan tetapi salah satu yang menjadi membedakan dengan suatu perusahaan yang swasta adalah yaitu ASSET  BUMN perumumum yang semuanya dimiliki oleh suatu negara makanya diperlukan aturan pengalihankan aset negara yang diatur dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 mengenai penghapusan benda milik negara dinyatakan harus berlaku prinsip dan ketentuan persero yang ada pada Undang-undang PT.

Maka dari itu dapat dilihat dari status BUMN yang berbentuk persero ini sudah jelas menyatakan bahwa harta kekayaan terpisah dari negara karna modal penyertaan yang telah disetor ke BUMN Persero maka akan menjadi harta kekayaan pemilik persero bukan lagi milik negara. Jadi bumn yang berbentuk persero ini sudah jelas harus tunduk kepada undang-undang PT. Begitu pula Penerapan Hukumnya juga harus tunduk kepada undang-undang PT dan dapat diberlakukan seperti persidangan persero pada umumnya. 

  1. Penerapan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 760/PK/PDT/2016 

Penerapan Isi pasal 11 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 berbunyi : “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.“ Pasal ini menjelaskan status Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero, beraluku hukum Perseroan Terbatas dan tidak lagi berlaku Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara. Jadi apabila terjadi hal adanya gugatan dari pihak lain kepada badan usaha milik negara yang berbentuk persero maka berlakulah undang undang perseroan terbatas.

Sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai eksekusi aset badan usaha milik negara yang pailit ada perlunya apabila kita pahami pengertian dan bentuk bentuk BUMN dahulu. Eksekusi untuk BUMN Persero tetap berjalan sesuai dengan pasal 11 tersebut. Asetnya juga dapat disita seperti pada perusahaan persero dipengadilan pada umumnya, asetnya yang ditaruh sebagai jaminan pada saat diminta pengadilan tentu dapat disita dan dapat dieksekusi secara paksa. Jadi panitera harus menyuruh juru sita untuk langsung mengeksekusi secara paksa jaminan tersebut. Tetapi apabila jurusita tidak dapat melaksanakan atau menjalankan kewajibannya dengan baik maka PT.Acset dapat memberikan surat kepada MA untuk meminta permohonan petunjuk agar dapat disita aset tersebut.

Hal ini diacu pada perum pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN, yang berbunyi: Perum atau Perusahaan umum, adalah BUMN yang seluruh besar modalnya dipunyai oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan khusus hanya untuk kesejahteraan rakyat dalam penyediaan barang dan jasa.

Maka berlaku Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: debitor yang mempunyai dua atau lebin kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo maka dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan.  Apabila pihak investor mengetahui ada kejadian seperti ini maka juga akan merugikan pihak negara dalam berkerjasama, karna investor tetap akan melihat-lihat terlebih dahulu apabila suatu perusahaan termasuk kualifikasi yang dapat ditaruh sahamnya dengan aman atau tidak, negara harus lebih peduli kepada halhal seperti ini karna hal ini juga yang akan membantu ekonomi negara meningkat dan mendapat pemasukan negara agar kita menjadi negara yag dapat dipercy oleh ivestor luar. seyogyanya Pemerintah memberi perhatian khusus kepada kasus-kasus yang terkait dengan Sita Aset. Penerapan pasal 11 dalam undangundang bumn tidak dapat terlaksanakan dengan baik, karena pihak PT.PLN tetap tidak mau mengganti kerugian kepada pihak PT.Acset. Maka dari itu penulis memberikan saran dengan memproses persidangan judicial review terhadap menyatakan bahwa : seluruh aset milik negara tidak dapat disita, dengan mengecualikan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero yang dapat disita asetnya.Kemudian,  dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 11 yang menyatakan bahwa : terhadap persero berlaku segala aturan dan ketentuan yang diatur dalam perseroan terbatas.. Seharusnya dengan sudah adanya Undang – undang tertulis ini maka seharusnya dapat menimbulkan kepastian hukum yang ada tetapi dalam kasus  PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 760/PK/PDT/2016 UU ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya 2 perbedaan pendapat antara UU Perbendaharaan Negara dan UU BUMN maka penulis menyarankan agar kedua undangundang tersebut ini di harmonisasikan terlebih dahulu agar dapat memberikan kepastian hukum. Apabila kasus seperti ini tidak diberiperhatian khusus dr pemerintah maka dapat menimbulkn ketidakpercayaan investor untuk menginvstasikan kepada suatu badan usaha terutama yang harus menjadi perhatian khusus

Pada intinya . Kasus ini tidak dapat dibiarkan saja karena sudah banyak badan swasta lainnya yang sering dirugikan oleh pihak negara hanya karna bermodal dari negara bukan berarti dapat bersembunyi dibalik negara. Apabila telah kalah dimuka pengadilan maka harus bertanggung jawab menjalankan eksekusi secara sukarela agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dirugikan. Apabila pasal 11 ini tidak dpaat diterapkan dengan baik maka ini juga akan menghilangkan kepercayaan badan usaha lainnya untuk bekerjasama dengan negara, maka melemahkan investor drluar yang ingin menginvest kenegara kita karna banyak kasus seperti ini yang tidak terselesaikan. Apabila pihak investor mengetahui ada kejadian seperti ini maka juga akan merugikan pihak negara dalam berkerjasama, karna investor tetap akan melihat-lihat terlebih dahulu apabila suatu perusahaan termasuk kualifikasi yang dapat ditaruh sahamnya dengan aman atau tidak, negara harus lebih peduli kepada halhal seperti ini karna hal ini juga yang akan membantu ekonomi negara meningkat dan mendapat pemasukan negara agar kita menjadi negara yag dapat dipercy oleh ivestor luar. 

Maka dari itu penulis menulis kasus ini agar setidaknya dapat memberi pengetahuan kepda masyarakat dalam ingin menaruh saham pda badan usaha yang berbasis atau berbau milik negara iini agar utk mencari tahu dahulu baikbaik erushaan tersbut berbentuk persero atau perum karna penting untuk mengetahui hal tersebut sebelum menginvestasi saham kepada suatu badan usaha. 

III. PENUTUP

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

  1. Dengan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero ini tidak melaksanakan kewajiban nya dalam melaksanakan putusan hakim secara sukarela maka menimbulkan problematika hukum. Pertama, apabila Badan Usaha Milik negara berbentuk persero tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela maka menimbulkan kerugian pada pihak yang memenangkan pekara hal ini terjadi karena terdapat dua perbedaan undang undang antara : Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan undang – undang  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang negara yang membuat Badan usaha milk negara ini tidak mau melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, pandangan terhadap kedua undang undang ini membuat pandangan badan usaha milik negara ini tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela karena berpegang pada undang – undang perbendaharaan negara yang berisi bahwa segala harta kekayaan milik negara tidak dapat disita. Kedua, karena terdapat 2 peandangan yang berbeda maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara, ketidakpastian hukum tidak hanya menimbulkan kerugian bagi badan usaha milik negara melainkan masyarakat melihat bahwa hukum itu tidak dapat memberikan kepastian dan masyakarat akan menilai bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 
  2. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 760/PK/PDT/2016 Badan Usaha Milik Negara disini harus tunduk kepada undang undang no 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara yang menyatakan bahwa bumn yang berbentuk persero ini harus tunduk kepada undang undang PT hal ini disebutkan dalam undang – undang bumn pasal 11 menyatakan bahwa semua badan usaha milik negara yang berbentuk persero ini harus tunduk kepada undang undang PT no 40 tahun 2007. Jadi hukum yang berlaku adalah tunduk kepada undang undang PT maka sanksi yang diberlakukan dipengadilan juga berlaku UU  PT. 

Saran 

  1.       Pertama,  seyogyanya Pemerintah memberi perhatian khusus kepada kasus-kasus yang terkait dengan Sita Aset. Penerapan pasal 11 dalam undangundang bumn tidak dapat terlaksanakan dengan baik, karena pihak PT.PLN tetap tidak mau mengganti kerugian kepada pihak PT.Acset. Maka dari itu penulis memberikan saran dengan memproses persidangan judicial review terhadap Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentag Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : seluruh aset milik negara tidak dapat disita, dengan mengecualikan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero yang dapat disita asetnya.Kemudian,  dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 11 yang menyatakan bahwa suatu persero berlaku segala ketentuan yang terdapat dalam perseroan terbatas.. Seharusnya dengan sudah adanya Undang – undang tertulis ini maka seharusnya dapat menimbulkan kepastian hukum yang ada tetapi dalam kasus PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 760/PK/PDT/2016 UU ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya 2 perbedaan pendapat antara UU Perbendaharaan Negara dan UU BUMN maka penulis menyarankan agar kedua undangundang tersebut ini di harmonisasikan terlebih dahulu agar dapat memberikan kepastian hukum. Apabila kasus seperti ini tidak diberiperhatian khusus dr pemerintah maka dapat menimbulkn ketidakpercayaan investor untuk menginvstasikan kepada suatu badan usaha terutama yang harus menjadi perhatian khuss adalah bdan usaha milik negara ini karna dapat penulis temukan banyak kasus mengenai negara tidak terselesaikan hanya karna mengumpat dibalik nama negara dengan menggunakan undangundang aset dapat padahal harus diteliti lebih lanjut apabila hanya penyertaan modal saja yang disetor maka telah bercampur dengan kekayaan milik perusahaan perseroan apabila telah bercampur dengan kekayaan persero maka dapat disita jaminannya yang telah dimintakan oleh pengadilan pada saat persidangan berlangsung. Maka dari ini penulis memberikan saran agar pemerintahan khususnya untuk apparat penegak hukum untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekitar agar mendapat kerpercayaan dari masyakarat sekitar maupun dari investor dalam negri baik luar negri sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budi Untung, Hendrik. Hukum Investasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Cst Kansil, Christine S.T Kansil dan Engelien R. Palandeng dan Godlieb Mamahit, (Jakarta:Kamus Istilah Hukum,2009) 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016)

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, (Jakarta, 2008)

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cetakan ke-9, Edisi Revisi (Jakarta:Kencana, 2016)

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) 

Rastuti, Tuti. Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, (Jakarta: Refika Aditama, 2015)

Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1999)

Scholten, Paul. Struktur Ilmu Hukum, (Bandung 2003)

  1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

________. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

________. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

________. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

________. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

________.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

INTERNET

  1. Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com., 02 April 2014

https://kbbi.web.id/harmonisasi, 21 April 2020

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1746/apakah-BUMN dapatdipailitkan, 2 Januari 2020

https://www.SieInfokum.ac.id, 2 Januari 2020 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *