Hukum Inspirasi Nasional

Sifat melawan hukum ditinjau pada Hukum Pidana

Bagikan Wawasan Anda

Jakarta, DhipaAdistaNews.com

Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu apa itu melawan Hukum ? Melawan hukum adalah salah satu dari elemen perbuatan pidana, selain dari dipenuhinya rumusan delik dan dapat dicelanya suatu tindakan, melawan hukum dalam rumusan delik, dapat dibedakan juga menjadi melawan hukum secara eksplisit (Expressive-Verbis) dan melawan hukum yang tidak tertulis itu ada di rumusan deliknya.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya pada KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut toeri monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan adalah unsur perbuatan pidana (Strafbaar feit). Kemudian, bahwa sifat melawan dalam hukum pidana, ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Ini menyatakan penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Aquo tidak mengikat secara hukum.

Sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkmah Konstitusi, Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, haruslah melawan hukum dengan secara Formil yang tertulis pada peraturan Perundang-undangan sesuai jiwa dari asas lex scripta dan demi tercapainya kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi juga berpandangan bahwa penjelasan tersebut telah menyebabkan dasar perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata sama seperti perbuatan melawan hukum dalam hukum Pidana (Wederrechteljikheid).

Menurut Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh buku Prinsip-prinsip hukum ditulis oleh Prof Eddy, ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor juga termasuk dalam unsur melawan hukum secara

Expressive-Verbis dalam rumusan delik, maka hal ini akan mewajibkan seorang Penutut Umum untuk membuktinnya pada pengadilan. Kemudian, schaffmeister berpendapat kembali bahwa hal ini akan terkesan memberikan beban pembuktian tambahan bagi seorang penutut umum. Akan tetapi, bukan berati ketika unsur melawan hukum tidak ada dalam rumusan delik secara Expressive-Verbis, maka rumusan tersebut tidak terkandung melawan hukum. Sebenarnya, sifat melawan hukum ini telah melekat pada setiap rumusan yang mengatur dapat dipidananya suatu perbuatan atau tindakan (delik), maka pembentuk Undang-undang menunjukkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan selanjutnya akan terus menerus dilihat demikian.

Sumber hukum :

  1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Ditulis Oleh :

Verlia Kristiani, SH.

ADVOCATES/PARTNERS DHIPA ADISTA JUSTICIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *