Kepemimpinan

Mewaspadai Sikap Egosentris Para Calon Pemimpin Kita

Bagikan Wawasan Anda

Oleh Rully Rahadian

JAKARTA, DhipaadistaNews – Ramai perbincangan maupun tulisan di media elektronik maupun cetak, bahwa kita sedang mengalami krisis kepemimpinan. Krisis tersebut selalu dikaitkan dengan kasus-kasus yang menimpa para pemimpin kita baik dari eksekutif, maupun legislatif, yang muaranya membawa para pemimpin tersebut ke balik jeruji besi, minimal pernah merasakan duduk di kursi pesakitan yang berhadapan dengan meja hijau, jika pada akhirnya diputuskan bebas.

Yang menjadi pertanyaan besar yaitu, mengapa para pemimpin ini harus berurusan dengan berbagai kasus hukum? Bahkan yang memang tidak bersalah sekalipun sering dibenturkan dengan masalah hukum yang memang bagian dari rekayasa lawan politik dalam melemahkan posisi lawan dalam rangka penguatan posisi partainya maupun posisi secara pribadi. Artinya, situasi politik di negara ini sangatlah tidak sehat, jauh dari nilai-nilai kenegarawanan, dan sikap Bela Negara.

Situasi yang jauh dari sikap-sikap membangun pola kemitraan yang baik antara partai pemenang dan oposan, sehingga yang terjadi adalah saling hujat, saling hina, saling jegal, dan banyak lagi hal-hal negatif yang jauh dari nilai ideal berbangsa dan bernegara.

Barangkali hal yang dianggap naif, atau jadi bahan cemoohan jika kita berbicara situasi dan kondisi ideal dalam masyarakat dewasa ini. Jawaban klise bahwa lumrah terjadi dalam politik, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia sangat apatis jika membicarakan masalah politik yang sering diidentikkan dengan istilah bahwa politik itu kotor.

Pikiran tersebut harus kita buang jauh-jauh dan kita dudukkan pada relnya, bahwa politik bukan kegiatan yang kotor, karena jika kita bicara tentang politik, kita akan berbicara tentang strategi, komunikasi dan lobby yang melibatkan hubungan masyarakat, yang pada prinsipnya untuk mencapai tujuan (kekuasaan) yang harus dilakukan secara elegan. Artinmya, kegiatan politik jika dijalankan secar ideal tentunya akan berdampak baik.

Kalaupun terjadi hal kotor, itu adalah perbuatan oknum yang merusak nilai politik itu sendiri. Politik bisa menjadi kotor jika si pelaku politik ini menggunakan politik sebagai alat untuk membangun kekuatan kelompok atau individu, dengan cara-cara yang secara normatif merupakan hal yang bertentangan dengan idealisme kebangsaan, dalam hal ini Pancasila dan UUD45.

Sudah terlalu banyak contoh yang tidak baik terjadi di negara ini. Para player menggunakan politik untuk mengambil manfaat di berbagai bidang melalui kemasan yang indah, namun dibalik bungkusan menawan tersebut terdapat perangkap yang dapat menimbulkan dampak negatif, bahkan destruktif sehingga merusak negara dan bangsa ini.

Jika kita perhatikan secara seksama, artinya semua permasalahan negatif yang terjadi pada para pemimpin kita adalah pada individunya, bukan pada partai politiknya, ataupun masyarakatnya. Bahwasannya partai politik ataupun masyarakat pendukung figur pemimpin yang bermasalah tersebut, selalu merumuskan hal-hal ideal dalam AD/ARTnya.

Artinya, jika peraturan tersebut dijalankan dengan baik, apalagi dengan adanya rambu Undang-undang yang notabene mereka buat sendiri khususnya bagi pemimpin dari kalangan legislatif, dan jika dijalankan dengan benar oleh pemimpin dari kalangan eksekutif, rasanya tidak akan terjadi kasus-kasus yang bertentangan dengan fungsi mereka seharusnya.

Lalu mengapa setelah menjadi pemimpin, mereka akhirnya harus berurusan dengan hukum? Memang jawabannya tidak akan bisa sesederhana itu, karena manusia adalah mahluk yang sangat kompleks. Faktor-faktor pribadi dan kolektif kelompok yang terbebankan pada pemimpin itu akan bermunculan sebagai indikator dalam sistem perpolitikan yang dijalankannya.

Jika kita berbicara tentang pemimpin, hal nomor satu yang harus diperhatikan adalah orientasi yang memrioritaskan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Sementara itu, tidak sedikit pemimpin yang justru mengorbankan kepentingan umum, dengan menomorsatukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini merupakan masalah krusial yang tidak kunjung padam. Selalu muncul lagi dan lagi.

Lalu apa yang menyebabkan semua ini terjadi? jawabannya adalah bersemayamnya sifat egosentris dalam relung kalbu para pemimpin, sehingga apa yang menjadi orientasi mereka sesuai dengan makna egosentris, menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran (perbuatan); berpusat pada diri sendiri (menilai segalanya dari sudut diri sendiri), pemimpin tersebut selalu meletakkan setiap permasalahan yang diamanahkan kepada dirinya selalu disikapi secara subjektif atas pertimbangan diri sendiri, bukannya pertimbangan yang didasarkan atas kepentingan masyarakatnya.

Seorang calon pemimpin yang mempunyai sikap egosentris, sudah dapat dibaca pada saat berkampanye pilkada maupun pileg. Visi dan misi yang diusungnya lebih kepada penonjolan dirinya pribadi yang mengangkat karakter-karakter ideal (padahal belum tentu se-ideal yang ditonjolkannya di muka publik).

Sedangkan calon pemimpin yang baik lebih menonjolkan visi dan misinya berupa program apa yang kelak akan dijalankannya ketika dirinya terpilih dan berhasil duduk di kursi yang dikejarnya. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada pada para sahabatnya, bahwa pemimpin yang baik hanya ada dua, yaitu pemimpin yang ditunjuk dari atas, atau pemimpin yang didorong dari bawah.

Artinya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mendapat perintah dari level yang lebih tinggi untuk menjalankan amanah sesuai arahan pemimpin yang berada di level atas.

Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang mendapatkan dorongan dari masyarakat atau komunitasnya, adalah pemimpin yang mendapat amanah untuk memimpin karena dibutukan oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat itu sendiri. Jadi bukan mengajukan diri karena ambisi pribadi, apalagi sampai membeli suara dengan kekuatan finansialnya, melainkan bagaimana program yang dibuatnya dapat mengusung dirinya sendiri karena merupakan kebutuhan dari masyarakat yang menggantungkan harapannya pada figur calon pemimpin tersebut.

Perlu kita pertajam lagi, calon pemimpin tipe egosentris ini harus diwaspadai secara seksama, dan masyarakat harus mempunyai sikap antisipatif dalam menyikapi janji-janji yang dilancarkan pada saat kampanye.

Masyarakat harus makin kritis dalam menilai serta menyimpulkan figur calon pemimpin tersebut, sehingga tidak akan terkecoh oleh kemasan cantik pencitraan yang dibangunnya, apalagi jika tidak terkandung esensi dari konsep yang jelas dalam rangka penguatan diri figur tersebut. Sudah terlalu banyak pemimpin yang masuk ke dalam kategori egosentris ini, sehingga yang menjadi korban selalu masyarakat.

Setelah terpilih, banyak dari mereka kemudian merambah ke berbagai sektor sebagai lahan bisnis mereka, khususnya karena mereka dipacu oleh kebutuhan untuk mengganti pinjaman yang berupa dukungan finansial pada saat berkampanye. Selain itu tidak jarang pula terjadi penyimpangan amanah yang telah diterima dari masyarakat, dengan aksi-aksi negatif seperti korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya.

Ini tentunya adalah tugas kita bersama dalam aksi memantau serta menganalisa calon pemimpin kita, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. (RR)

Penulis adalah pengamat Assymetric Warfare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *